JAKARTA — Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompet Sosial Madani (DSM) Bali menerima Surat Keputusan (SK) Perpanjangan Perizinan Lembaga Amil Zakat skala provinsi. SK tersebut diserahkan dalam Rapat Evaluasi Kinerja Lembaga Amil Zakat di Hotel Orchardz, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Rapat itu digelar Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, Kementerian Agama RI. Sebanyak 22 LAZ yang masa izinnya akan berakhir mengikuti kegiatan tersebut.
Ketua LAZ DSM Bali Andy Krisna, S.Sos., M.A.P., hadir menerima SK izin sekaligus menandatangani pakta integritas pelaksanaan izin LAZ. Izin itu diberikan oleh Dirjen Bimas Islam Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag.
Rapat evaluasi ini menjadi ajang penguatan bagi LAZ yang masa izinnya segera habis. Para peserta diajak meneguhkan komitmen untuk tetap amanah, serta menjaga integritas dan profesionalitas dalam mengelola zakat.
Menurut Abu Rokhmad, negara berhati-hati dalam memberikan izin kepada LAZ karena hal itu diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat. Ia menjelaskan, pengelolaan zakat yang berbasis undang-undang berarti ada pendelegasian kewenangan. Kewenangan untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat diberikan kepada LAZ.
Landasan hukum
Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini menempatkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai pengelola zakat yang dibentuk pemerintah. Masyarakat dapat membentuk LAZ untuk membantu Baznas menghimpun, menyalurkan, dan mendayagunakan zakat.
Pembentukan LAZ wajib mendapat izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Syaratnya antara lain terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau sebagai lembaga berbadan hukum. LAZ juga harus memiliki pengawas syariat, bersifat nirlaba, dan bersedia diaudit secara syariat maupun keuangan secara berkala.
Setelah mengantongi izin, LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan zakat secara berkala kepada pemerintah melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama RI. Undang-undang yang sama juga melarang siapa pun bertindak sebagai amil zakat tanpa izin dari pejabat berwenang.
Mekanisme evaluasi LAZ
Pembinaan dan pengawasan terhadap LAZ dan Baznas kini diatur lebih rinci melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 15 Tahun 2026. Kementerian Agama menerbitkan aturan ini pada Agustus 2026.
PMA No. 15 Tahun 2026 merupakan pembaruan sekaligus penyempurnaan regulasi sebelumnya, antara lain PMA No. 19 Tahun 2024. Aturan baru ini disusun setelah implementasi regulasi lama dievaluasi melalui sejumlah diskusi kelompok terpumpun (FGD) dan kajian tata kelola.
Dalam aturan ini, pembinaan dilakukan secara berjenjang. Di tingkat nasional pembinaan dijalankan oleh Direktur Jenderal, di provinsi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan di kabupaten/kota oleh Kepala Kantor Kementerian Agama. Bentuknya berupa fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.
Pengawasan mencakup aspek kelembagaan dan tata kelola, termasuk audit syariat dan evaluasi kinerja. Untuk keperluan itu, Menteri Agama juga membentuk tim pengawas ad hoc yang beranggotakan paling banyak tujuh orang.
Kementerian Agama juga menetapkan kerangka ELIT LAZ, yaitu Evaluasi dan Penguatan Legalitas serta Tata Kelola LAZ. Kerangka ini memuat sembilan aspek penilaian yang terstandar dan bertujuan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan zakat di Indonesia.
Rangkaian ketentuan itu menegaskan bahwa izin bukan sekadar formalitas administratif. Izin menjadi jaminan bagi masyarakat bahwa zakat yang mereka tunaikan dikelola lembaga yang sah, diawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Andy Krisna memaknai izin tersebut sebagai amanah. “Perizinan ini menunjukkan kepercayaan yang diberikan pemerintah dan masyarakat untuk mengelola zakat masyarakat Muslim di Bali, khususnya untuk membantu masyarakat miskin di Bali,” ujarnya.